Jurnal Ekonomi & Bisnis Vol.1 No.1 Februari 2001

ISSN : 1411-7541

Artikel :


1.Partial Elasticity Of Subtitution of The CES Production Function With N-Factors Model : Definitions and Its Implications to Empirical Studies


Oleh : Lestano
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Abstract : The key discussion of this paper is to verify formally rather than heuristic the ideal concepts of partial elasticity of substitution with n-factors model of production. Allen-Uzawa’s formalization is considered as a main building block for the discussion purpose. Two approximation methods, i.e., dynamic modeling and definition of conditional factors demand, are introduced for approaching the value of elasticity of substitution and passing up the limitations of Uzawa’s CES model. Those limitations, i.e., (i) the elasticity of substitution between all pairs of factors are equal or (ii) the elasticity between factors differ, but the elasticity between at least one pair is –1, can be noticeably detriment for conducting an empirical studies. Despite the fact that these approximations take into account, investigating on how restrictive is Uzawa’s CES model also introduced for further theoretical judgment in utilizing this model empirically. 

Keywords: partial elasticity of substitution, production function, and conditional factors demand.


2.Dampak Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia 1983 - 1999 Terhadap Harga dan Dinamika Moneter : Perspektif Ekonomi Politik Dan Pilihan Rezim Nilai Tukar


Oleh : Argamaya
Direktur Keuangan Concord Group

Abstrak :  Berdasarkan teori, inflasi lebih bersifat persisten, sedangkan kebijakan moneter lebih akomodatif terhadap goncangan inflasi di bawah rezim nilai tukar mengambang. Penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori tersebut, baik sebelum maupun sesudah memperhitungkan pengaruh harga ekspor minyak. Sedangkan kebijakan moneter dalam mengakomodasi inflasi setelah memperhitungkan pengaruh harga ekspor minyak tidak menunjukkan adanya perbedaan. Artinya, kebijakan moneter di bawah kedua rezim nilai tukar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun penyebabnya diduga akibat dominasi peran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Pada sisi lain, independensi bank sentral tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga, kebijakan moneter tidak mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dominasi ini tidak lepas dari vested interest golongan dan lemahnya lembaga pengawasan yang ada.

Kata Kunci : Harga, Nilai tukar, Inflasi, Ekspansi kredit, dan Cadangan devisa.


3.Analisis Ketepatan Sasaran Pemberian Beasiswa tingkat sd pada Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan: Studi Kasus Propinsi Jawa Timur


Oleh : Y.B.Suhartoko
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Abstrak : Krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997 diperkirakan mempunyai dampak buruk terhadap berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang pendidikan Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan, yang  disebut juga dengan Program Aku Anak Sekolah, berupa Dana Bantuan Operasional dan beasiswa bagi sekolah-sekolah tidak mampu dan siswa-siswa tidak mampu. Program jaring pengaman sosial banyak mengalami kebocoran dan ketidaktepatan sasaran di dalam pelaksanaannya. Tulisan ini berusaha melihat ketepatan sasaran penerimaan beasiswa di tingkat SD (Sekolah Dasar) dengan menggunakan analisis data deskriptif dan model regresi logistik. Namun demikian penelitian ini mempunyai kelemahan, yaitu terjadinya “bias seleksi sampel” (sample selectivity bias) karena hanya menggunakan data dari orang tua siswa yang sekolahnya mendapatkan Dana Bantuan Operasional.

Kata Kunci : Jaring pengaman sosial, Pendidikan, dan Regresi logistik.

4.Evaluasi Konseptual Atas Akuntansi Kapitalisasi Biaya Bunga Pinjaman (PSAK no.26) Serta Dampaknya Terhadap Sektor Properti di Indonesia.

Oleh : Aruna Wirjolukito
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Abstrak : Penerapan perlakuan kapitalisasi atas biaya bunga dana pinjaman atau hutang seringkali dipertanyakan terutama berkaitan dengan efektivitas penyajian informasi akuntansi. Sejauh ini, PSAK Indonesia telah melakukan adaptasi atas isu ini yang bahannya diambil dari SFAS. Setelah kurang lebih dua setengah tahun kemudian, PSAK no.26 direvisi pada pertengahan Januari 1997 dengan menambahkan beberapa penegasan mengenai pentingnya qualifying assets, cakupan biaya pinjaman (yang lebih luas dari biaya bunga), dan memberikan alternatif perlakuan kapitalisasi atas biaya pinjaman.

Suatu hal yang perlu dicermati dalam penerapan perlakuan kapitalisasi, adalah dampaknya yang menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam (1) keputusan investasi dan (2) akibat bias yang terkait dengan elemen-elemen karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti relevan dan keandalan. Disamping itu penerapan kapitalisasi merupakan suatu kecenderungan ditinggalkannya prinsip konservatisme.

Terkait dengan evaluasi dampak penerapan kapitalisasi biaya bunga pada sektor properti, PSAK no.26 tidak banyak mengatur dengan tegas mengenai prosedur yang harus dilakukan. Dengan demikian setiap perusahaan leluasa untuk (1) menggunakan metode perhitungan nilai biaya yang dikapitalisasi sesuai kebutuhan, (2) menentukan berapa lama bunga dikapitalisasi, (3) mencatat kapitalisasi bunga ke dalam akun aset yang mana, serta (4) tidak mengungkapkan secara transparan, selain dari yang disyaratkan dalam standar. Hal-hal tersebut tentunya akan mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan akan memuat tidak hanya kerancuan, tetapi juga praktik mark-up atas nilai aset, earnings management, serta penyajian angka-angka lain yang bertendensi perilaku optimis berlebih.

Kucuran kredit tiap periode yang semakin besar - yang menandakan perhatian besar pemerintah dan pelaku bisnis terhadap sektor property - justru menjadi bumerang. Aturan yang kurang ketat dan jelas, justru membuat institusi pemberi pinjaman berada pada posisi yang sulit karena perusahaan cenderung bersembunyi di balik celah aturan. Bagaimanapun, PSAK no.26 tidak mendukung pengguna laporan keuangan untuk semakin memahami bisnis perusahaan (khususnya dalam hal ini properti) tetapi justru memberi banyak kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik yang merugikan. 

Kata Kunci : Biaya bunga pinjaman, Beban, Kapitalisasi, Qualifying asset, PSAK 26, dan Properti.


5.Analisis Peranan PMA dan Intensitas Faktor Produksi Terhadap TFP Sektor Industri Manufaktur Indonesia 


Oleh : Theresia Puji Rahayu
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Abstrak : Penanaman modal asing di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri. Dari sembilan sektor ekonomi ternyata sektor industri manufaktur yang paling besar menyerap dana dari penanaman modal asing. Idealnya bahwa penanaman modal asing akan membawa pengaruh positif misalnya terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan kemajuan teknologi sektor industri manufaktur Indonesia yang diukur dengan Total Factor Productivity (TFP). Pengukuran TFP dilakukan dengan Tornqvist Index yang berlandaskan pada konsep Growth-Accounting Neo Klasik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan faktor produksi  (tenaga kerja) karena diperkirakan bahwa kemajuan teknologi sektor industri manufaktur di Indonesia lebih banyak didorong oleh penggunaan tenaga kerja. Dengan analisis ekonometri diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PMA tidak mendorong kemajuan teknologi sektor industri manufaktur Indonesia namun justru lebih banyak didorong oleh penggunaan tenaga kerja.

Kata Kunci : penanaman modal asing (PMA), total factor productivity (TFP), kemajuan teknologi, Tornqvist Index, dan growth-accounting.

6.Penerapan PSAK No.52 Ditinjau Dari Sudut Aplikasi Akuntansi dan Perpajakan : Studi Kasus PT.X

Oleh : Christina Juliana

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Abstrak : Untuk menghindari selisih kurs yang demikian berfluktuasi akibat bergejolaknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika , perusahaan dapat mengubah laporan keuangannya dari rupiah menjadi dolar Amerika asalkan memenuhi beberapa kriteria tertentu yang disyaratkan dalam PSAK No. 52 dan Ketentuan Perpajakan No. SE – 45 / PJ. 42/1999 tanggal 12 Oktober 1999. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kembali  (remeasurement) akun – akun laporan keuangan berdasarkan kurs historis , rata – rata tertimbang dan tanggal neraca. Pengukuran kembali tersebut akan menimbulkan akun selisih pengukuran kembali yang harus diperhitungkan pada saldo laba atau akumulasi kerugian pada periode yang bersangkutan. Sehubungan dengan pembuatan laporan dalam mata uang selain rupiah, Dirjen Pajak pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan saldo awal mengacu pada PSAK No. 52, tetapi untuk PPh Pasal 25 harus dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan kurs yang ditetapkan oleh Menkeu. Adapun kurs konversi yang biasanya digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada akhir tahun buku/tahun pajak terakhir sebelumnya. Menurut penulis, seharusnya kurs konversi yang digunakan adalah kurs rata – rata tertimbang. Adapun selisih pengukuran yang terjadi adalah sekitar 10 %.           

Kata Kunci : pengukuran kembali (remeasurement), kurs tanggal neraca, kurs rata–rata tertimbang, dan kurs historis

Bila Bapak/Ibu menginginkan artikel di atas untuk referensi penelitian dapat menghubungi kami Tim Redaksi di alamat email : ekobiz.jurnal@atmajaya.ac.id atau menghubungi Aditya di Telepon : 021-5708815 ext.2143. atau ext.2138.